PERSETUJUAN PRINSIP PENANAMAN MODAL

DASAR HUKUM
a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
b. Pepres No. 36 Tahun 2010 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Bagi Penanaman Modal
c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
d. Perka BKPM No. 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
e. Perka BKPM No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
f. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 33 tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir

SYARAT PERSETUJUAN PRINSIP PENANAMAN MODAL
1. Surat permohonan diatas materai Rp.6000,- dan surat kuasa bermaterai untuk pengurus yang tidak dilakukan oleh direksi perusahaan
2. Foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV,FA
3. Foto copy pengesahan anggran dasar perusahaan dari menteri hukum dan ham atau pengesahan anggaran dasar badan usaha koperasi oleh instansi yang berwenang
4. Foto copy KTP pemohon (pemilik/direktur/penanggung jawab)
5. Foto copy NPWP
6. Keterangan rencana kegiatan berupa :
– Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram air (Flow Chart)
– Uraian kegiatan usaha (sektor jasa)
7. Rekomendasi dari instansi terkait apabila dipersyaratkan.

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 25 Pelayanan dan Pendatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.

MEKANISME

1.Pemohon Melakukan pendaftaran di DPMPTSP

2.Petugas DPMPTSP Meniliti dan melakukan verifikasi serta validasi dokumen

3.Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha

4. DPMPTSP menganalisa berkas permohonan dan memberikan petunjuk untuk menolak atau mencetak persetujuan prinsip

5. DPMPTSP Mencetak konsep persetujuan prinsip

6. DPMPTSP melakukan Verifikasi dan evaluasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

7. DPMPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Prinsip

8. DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir Memberikan Persetujuan Prinsip atau Penolakan Persetujuan Prinsip

9, DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir menyerahkan Persetujuan Prinsip kepada Pemohon

Biaya : Rp.0,-

Waktu Penyelesaian : 3 (Tiga) hari kerja