DASAR HUKUM
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri
c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 41/M/-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan tata cara pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 81/M-IND/PER/10/2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 41/M/-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
e. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 33 tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir
SYARAT IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI
1. Foto copy KTP Pemohon
2. NIB
3. Foto copy Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP)
4. Foto copy Izin Lokasi
5. Foto copy Perubahan Izin Lingkungan (SPPL,UKL-UPL,AMDAL)
6. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. Fotocopy Profil Perusahaan (akta pendirian,perubahan jika ada yang telah mendapatkan persetujuan/pengesahan dari KEMENHUMHAM
8. Dokumen Rencana Perluasan Industri
9. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir
10. Rekomendasi dari Dinas Terkait
MEKANISME
1.Pemohon Melakukan pendaftaran di OSS ( oss.go.id) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas)
2.Pemohon Mendapatkan NIB dan Perizinan Berusaha melalui OSS (Izin Komersional/Operasional yang belum efektif untuk Izin Usaha yang Pemenuhan Komitmen)
3.Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (untuk usaha yang memerlukan Komitmen)
4.Pemohon memasukkan Permohonan Persyaratan Pemenuhan Komitmen dan Persyaratan Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Rokan Hilir pada DPMPTSP
5.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Rokan Hilir Melakukan Validasi,Verifikasi dan Pemprosesan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen
6.Petugas DPMPTSP menerima Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Rokan Hilir (Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan)
7.DPMPTSP melakukan Verifikasi dan evaluasi Kesesuaian Pemenuhan Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan
8.DPMPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen
9.DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS
10.Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS dan Dokumen Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen
Biaya : Rp.0,-
Waktu Penyelesaian : 7 (Tujuh) hari kerja