| /
Selamat datang di website resmi DPMPTSP Kab. Rohil

PERATURAN MENTERI

  1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan
  2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
  3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
  4. Peraturan Menteri Kesehatan No or 780/MENKES/PER/VII Tahun 2008 Tentang Penyelenggaran Radiologi Diagnostik
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama
  6. Peraturan Menteri Ketenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER 07/MEN/IV/2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja
  7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kominikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
  8.  Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
  9. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 Tentang Laboratorium Klinik
  10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
  11. Peraturan Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah
  12.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
  13. . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara
  14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2-13 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
  15.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik
  16.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik
  17.  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah
  18.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 /Permen-Kp/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
  19.  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas
  20. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
  21.  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara penggunaan Tenaga Kerja Asing
  22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
  23. . Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha perkebunan
  24. Peraturan Menteri Ketenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan kerja
  25. . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
  26. . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
  27.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut
  28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek
  29. . Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan dim Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
  30. . Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
  31. .Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 26Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  32.  Peraturan menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan
  33.  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi
  34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Kesehatan
  35. . Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
  36.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
  37. . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  38. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/KUM.1/7/2018 Tentang Norma Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  39. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
  41.  Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil
  42. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Rangka Pelayanan Perizinan
  43.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional
  44.  Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Berusaha Sektor pertanian

GALERIAL VIDEO

Nomor Penting

KontakNomor
Perizinan0822 8705 4355
Pengaduan0822 8762 4568
Penanaman Modal0822 8529 9438

Dokumen & Data

Layanan Perizinan