- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
- Peraturan Menteri Kesehatan No or 780/MENKES/PER/VII Tahun 2008 Tentang Penyelenggaran Radiologi Diagnostik
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama
- Peraturan Menteri Ketenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER 07/MEN/IV/2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kominikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
- Peraturan menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 Tentang Laboratorium Klinik
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
- Peraturan Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
- . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2-13 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 /Permen-Kp/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara penggunaan Tenaga Kerja Asing
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- . Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha perkebunan
- Peraturan Menteri Ketenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan kerja
- . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
- . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek
- . Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan dim Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
- . Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
- .Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 26Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Kesehatan
- . Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/KUM.1/7/2018 Tentang Norma Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Rangka Pelayanan Perizinan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Berusaha Sektor pertanian